Updates.
CIREBON - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilag MA-RI) resmi menggandeng Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon) dalam sebuah kerja sama strategis. Momen penting ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Kamis, 3 Juli 2025.
Acara yang berlangsung meriah ini dirangkai dengan kuliah tamu yang mengangkat isu-isu terkini seputar Hukum dan Ekonomi Syariah, menambah bobot acara tersebut.
Penandatanganan MoU ini bukan sekadar formalitas belaka. Ini adalah langkah nyata untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) di lingkungan peradilan agama dan akademisi. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., hadir langsung bersama Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang diwakili oleh Wakil Rektor III, Prof. Dr. Hajam, M.Ag., serta jajaran pimpinan dari kedua institusi.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ketua Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandung, Ketua Pengadilan Agama Slawi, Brebes, Tegal, Pemalang, Magelang turut hadir secara langsung maupun daring. Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya kerja sama ini bagi pengembangan peradilan agama di Indonesia.
Prof. Dr. Hajam, M.Ag., mewakili UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk memperluas peran perguruan tinggi. Bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra dalam mendorong reformasi peradilan agama dan penguatan literasi hukum di masyarakat.
“Kerja sama ini menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan praktis dan akses lebih dekat dengan lembaga peradilan, ” tegasnya.
Dirjen Badilag MA-RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menyambut baik inisiatif UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Menurutnya, MoU ini sejalan dengan program prioritas Ditjen Badilag tahun 2025, terutama dalam penguatan kelembagaan melalui kerja sama baik di dalam maupun luar negeri.
"Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI selalu berkomitmen penuh dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Tentu saja, tujuan mulia ini akan lebih mudah tercapai dengan adanya terobosan-terobosan strategis dalam menjalin kerja sama dengan pihak Universitas/Institusi pendidikan tinggi yang memiliki komitmen yang sama dalam pengembangan keilmuan dan teknologi informasi, " ujar Muchlis.
Beliau juga menyoroti hubungan erat antara dunia peradilan dan pendidikan tinggi. Lembaga peradilan membutuhkan referensi dari pemikiran akademisi, dan sebaliknya, produk-produk pengadilan menjadi bahan kajian berharga bagi kampus.
Lebih lanjut, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., mengingatkan tentang perkembangan pesat hukum acara perdata, terutama dengan adanya e-court dan e-litigasi yang mengubah praktik hukum konvensional menjadi berbasis digital.
"Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi dunia pendidikan tinggi. Kurikulum Fakultas Syariah harus terus beradaptasi dan berinovasi, sehingga ketika adik-adik mahasiswa lulus nantinya, mereka sudah benar-benar paham dan siap beracara secara elektronik, " tegasnya.
Melalui Nota Kesepahaman ini, Dirjen Badilag juga mendorong seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama untuk meningkatkan profesionalitas kinerja dengan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia melihat UIN Siber sebagai institusi yang relevan untuk pengembangan potensi diri dan berharap Rektor UIN Siber dapat memberikan kemudahan atau keringanan bagi aparatur peradilan yang ingin melanjutkan studi.
Acara dilanjutkan dengan kuliah tamu yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Abdul Aziz, M.Ag., Guru Besar Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Topik Hukum dan Ekonomi Syariah dianggap sangat relevan dan krusial dalam konteks peradilan agama saat ini, mengingat perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia.
Kuliah tamu ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan inspirasi bagi seluruh hadirin, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di era disrupsi teknologi serta kompleksitas masalah hukum terkait ekonomi syariah. Kerja sama ini menjadi angin segar bagi pengembangan SDM di bidang peradilan agama, membuka jalan bagi inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan hukum di masa depan. (Badilag)
